Cimahi, BEDAnews
Moratorium Gubernur Jawa Barat untuk membentuk posko outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimplementasikan secara beragam. Kepala Bidang Perlindungan dan pengawasan Tenaga Kerja Dinsosnaker Kota Cimahi, Dedi Supardi menyebutkan, untuk mengawasi pelaksanaan out sourcing dan PKWT di Kota Cimahi hanya dibentuk tim monitoring yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja.
”Tim monitoring bertugas melakukan pengawasa atas pelaksanaan outsourcing dan PKWT di sejumlah perusahaan yang ada di Kota Cimahi,” ucapnya, di ruang kerjanya, Kamis (18/10).
Menurut Dedi, moratorium yang dikeluarkan oleh Gubernur merupakan upaya untuk menjaga suasana kondusif di daerah, sedangkan aturan hukumnya tetap berpedoman pada Undan-undang nom3 tahun 2003.
Yang menjadi permasalahan mencuatnya masalah outsourcing dan PKWT adalah implementasi yang dilakukan di perusahaan-perusahaan. Padahal, dalam pasal 66 UU Nom3 tahun 2003 dijelaskan bahwa out sourcing hanya bisa dilakukan untuk tenaga kerja scurity, cleaning service, jasa transportasi, jasa usaha ataupun catering.
Sedangkan PKWT diberlakukan bagi tenaga kerja yang jenis dan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Sekali selesai atau pekerjaan yang tidak terlalu lama dengan jangka waktu maksimal tiga tahun. Jika ada pekerja yang dikontrak lebih dari tiga tahun, maka otomatis yang bersangkutan harus menjadi pekerja tetap.
Persoalan outsourcing dan PKWT ini menjadi dilematis, karena disatu pihak pemerintah harus memperluas kesempatan kerja, sedangkan dipihak lain masih ada salah kaprah dalam menjalankan UU 13/2003.
Saat ini di Kota Cimahi ada sekitar tujuh ribu tenaga kerja yang masih berstatus outsourcing atau PKWT. “Meskipun dengan outsourcing sebenarnya hak-hak pekerja harus diberlakukan sama dengan pekerja tetap, yang jadi masalah adalah implementasi dilapangan,” sebutnya. (Bubun)
