Jakarta, BEDAnews.com
Untuk semakin memperkaya pengetahuan tentang hukum, anggota dan PNS Kodim 0502/JU menerima penyuluhan hukum dari Satuan Hukum Kodam Jaya yang melibatkan seluruh personel digelar Aula Balam Makodim 0502/JU, Senin (13/03/2017).
Setiap anggota TNI merupakan Aparat Negara yang harus taat kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Prajurit yang taat hukum tentunya harus memahami dulu dasar – dasar hukum yang ada sehingga setiap Prajurit memiliki batasan dalam bertindak secara proporsional dan profesional guna mendukung tugas pokok TNI.
Maksud dari penyuluhan Hukum ini, untuk memberikan gambaran bagi setiap prajurit dalam meningkatkan disiplin dengan tujuan sebagai bekal bagi prajurit dan PNS dalam mendukung dan menjalankan pelaksanaan tugas sehari-hari, agar terhindar dari hukuman disiplin maupun hukuman pidana, dimana saat ini banyak prajurit yang tersangkut dengan kasus pelanggaran disiplin maupun dengan hukum pidana oleh karena itu kurangnya pengetahuan dan wawasan prajurit terhadap prosedur pengambilan keputusan dan tindakan dilapangan dalam menjalankan perintah tugas.
Mayor Chk Satrio dari Tim Hukum Kodam Jaya selaku pimpinan kegiatan membuka penyuluhan dengan memberikan sambutan, kemudian menyampaikan tentang gambaran umum hukum pidana dan perdata di lingkungan militer, pelanggaran murni dan tidak murni serta perbedaan UU No.28 tahun 1997 dan UU NO.25 tahun 2014 dimana dalam UU terbaru di Pasal 10 penjatuhan Komplain harus disertai sanksi administrasi.
Selain itu, dijelaskan pula tentang penerapan PTDH bagi Prajurit yang bisa dikenakan kepada militer yang melanggar 3 kali di pangkat yang sama dan pengklasifikasian jenis Ankum yang terbagi menurut wewenangnya yaitu Ankum penuh, terbatas dan sangat terbatas.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi dari Pns Nugroho yang menjelaskan tentang UU ITE, Penyalahgunaan Narkoba dan Senpi, ” Dengan semakin pesatnya tehnologi media sosial sehingga setiap Prajurit harus memahami betul tentang UU ITE sehingga akan lebih berhati-hati menggunakan perangkat selulernya. Penyalahgunaan narkoba dan senpi tidak akan ditolerir oleh TNI-AD dan sangsinya sudah jelas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari kedinasan,” imbuhnya.
Kondisi jiwa yang terpantul dalam sikap dan perilaku seseorang terhadap berbagai situasi yang dihadapinya. Bentuk pelanggaran yang terjadi diantaranya desersi, asusila, narkoba, kawin ganda, THTI, penganiayaan, penyalahgunaan wewenang, lalin. Sebab-sebab terjadi pelanggaran faktor ekonomi, banyak hutang, hidup boros, salah pergaulan, punya wil/pil, gengsi tinggi, lemahnya mental.
Upaya mengatasi pelanggaran yaitu meningkatkan imtaq, membangun komunikasi harmonis, di kantor, di rumah, menyadari bahwa TNI adalah terpilih, menyadari bahwa TNI adalah terhormat, aplikasikan sapta marga, sumpah prajurit dan Delapan wajib TNI. (MR)
