Dan menurut pengamatan saya, meski berstatus cuti bersama bareng, perkara yang urgen tetap disidangkan, misalnya terhadap perkara yang terdakwanya menjelang habis masa penahanannya dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan. Jadi, tidak serta merta melakukan mogok memeriksa perkara selama 5 hari kerja tersebut dan pelayanan pengadilan selain sidangpun masih tetap berjalan normal.
Aksi ini sebenarnya juga dapat dilihat sebagai puncak ketidakpuasan yang selama ini dialami oleh para hakim terkait dengan kesejahteraan menyangkut gaji pokok, tunjangan, pensiun dan tunjangan kemahalan. Tampaknya memang perlu segera direvisi PP No. 94 Tahun 2012 (sudah 12 tahun), untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Jika kesejahteraan para hakim juga diperbaiki, maka semestinya kesejahteraan para pegawai negara lainnya juga diperbaiki sesuai dengan kempampuan pemerintah dlserta situasi dan kondisi terkini. Apakah ada hubungan signifikan antara tingkat kesejahteraan pegawai dengan profesionalitasnya? Pasti ada, setidaknya ketika sudah sejahtera maka niat untuk berperilaku korup dapat diminimalkan kecuali jika pegawai tersebut memang berwatak rakus (greedy).
