KAB. BANDUNG || bedanews.com — Ormas Manggala Garuda Putih (MGP) meminta kepada Bupati Bandung, HM. Dadang Supriatna, untuk turun tangan dan terjun langsung kelapangan guna mengawasi pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diindikasikan masih carut marut dan berbau KKN.
Salah seorang pengurus MGP, Agus Satria, mengatakan, hasil temuan di tahun 2020 dan 2021 itu, jangan sampai terjadi lagi di tahun 2022 ini. Guna menghindari terjadinya pelanggaran, ia mengharapkan Kang DS melalui instansi terkait segera melakukan pengawasan dan mendampingi penyelenggaraan program tersebut. Selanjutnya melakukan evaluasi dan verifikasi hasil dari kegiatan itu.
“Sebagai Mitra Pendamping Program BEDAS, biarlah warga miskin penerima bantuan belanja kebutuhannya sesuai dengan keinginannya. Jangan sampai dihalangi atau diarahkan dengan menunjuk salah satu suplier penyedia barang,” katanya melalui telepon, Minggu 6 Maret 2022.
Bisa jadi kebutuhan warga miskin tersebut, disebutkannya, tidak hanya sembako saja, ada hal lainnya yang perlu dibayarkan. Dengan ketentuan uang yang diterima benar-benar diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhannya, dan tidak untuk hal yang diluar ketentuan, seperti membayar Bank Emok, Cicilan Motor, atau hutang piutang besar kepada seseorang.
Namun ia memastikan dengan tegas, jangan sampai kebebasan warga miskin penerima bantuan haknya untuk belanja kebutuhan di luar penunjukkan suplier atau agen diintimidasi. Jelas hal itu merupakan perbuatan yang melanggar aturan.
“Lebih baik warga miskin itu diarahkan untuk belanja ke warung-warung kecil disekitarannya atau ke pasar, sehingga laju perekonomian bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.***
