“Setelah keluar PK, Santoso Halim itu dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pemilik yang sah atas objek itu adalah Djohan Effendi. Putusan yang sebelumnya itu sudah gugur,” tegas Arlon.
Kemudian atas putusan PTUN juga sudah diputuskan bahwa, Kepala BPN Jaksel supaya membatalkan sertifikat atas nama Santoso Halim dan mencabut kepemilikan itu untuk penerbitan atas nama Djohan Effendi atau ahli warisnya.
“Kami berharap, atas kasus Pidana dan Perdata ini, kiranya Bapak Kejati DKI Jakarta segera menindaklanjuti. Dan sekiranya diizinkan supaya ditindak tegas, dilakukan penahanan kepada Santoso Halim dan komplotannya supaya tidak ada korban mafia-mafia tanah ke depannya,” katanya.
Menurut Arlon, saat ini masih ada beberapa kasus Santoso Halim lainnya di Mahkamah Agung yang perlu diungkap. Belum lagi kasus PKPU Fiktif Santoso Halim atas PT. Inet Globalindo yang dipimpinnya juga telah merugikan MNC Bank hingga ratusan miliar rupiah. Ini sangat berbahaya,” tandas Arlon.
