Banyumas, BEDAnews.com
Kepemilikan sertifikat merupakan bukti penguasaan hak atas tanah yang sangat penting tidak sekedar untuk terpenuhinya syarat administratif dan bukti formil saja. Namun lebih dari itu yaitu sebagai jaminan kepastian hukum sekaligus sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
Sambutan tertulis Bupati Banyumas Ir Achmad Husein yang disampaikan pada acara sosialisasi akses reforma agraria pada masyarakat pemegang hak atas tanah dan penyerahan sertifikat prona tahun 2016 dari Kantor BPN di Lapangan Gajah Mada di Kecamatan Jatilawang yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Administrasi Keuangan Drs. Nugroho Purwo Adi, MM yang dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Dinperindagkop, Kepala OJK Purwokerto, camat dan jajaran muspida Jatilawang dan ketua IPPAT Banyumas serta ribuan warga kecamatan Jatilawang khususnya para penerima sertifikat prona 2016.
Selanjutnya, Bupati berharap penerimaan sertifikat prona 2016 harus disyukuri karena dengan adanya sertifikat itu memiliki jaminan kepastian dan perlindungan hukum sekaligus membuka akses untuk mendapatkan modal usaha pada lembaga keuangan.
Diperoleh keterangan, sehari sebelumnya, selasa (9/8) kemarin, Bupati Achmad Husein juga telah menyerahkan sertifikat hak atas tanah sebanyak 550 bidang di 9 desa di kecamatan Cilongok, Kembaran, Sumbang, Karanglewas, Kedungbanteng dan kecamatan Tambak melalui program sertifikat hak atas tanah usaha mikro dan kecil, kerjasama antara kementrian koperasi dan UKM dengan Badan Pertanahan Nasional.
Kepada wartawan, Kepala BPN, Ir Agus Wiyono, MEng Se didampingi Kasusbag TU Tofiq Hidayat, SH dan Kasi Humas Bambang C Himawan, SSi di sela-sela acara sosialisasi Rabu (10/8) menjelaskan, jumlah sertifikat Prona yang diserahkan sebanyak 3000 bidang untuk kecamatan Jatilawang dan Ajibarang.
Untuk kecamatan Jatilawang tersebar di 6 desa, masing-masing desa Bantar, Karanganyar, Tinggarjaya, Kedungwringin, Tunjung dan desa Gentawangi sedangkan untuk Kecamatan Ajibarang akan diserahkan menyusul untuk desa Kracak.
Menurut Ir Agus Wiyono, program sertifikasi tanah prona pada awalnya untuk membantu warga masyarakat yang tergolong tidak mampu/miskin akan tetapi sekarang lebih cenderung untuk percepatan persertifikatan. Kabupaten Banyumas baru 30% tanah yang disertifikat, sehingga BPN berupaya untuk mempercepat dengan memberikan pemahaman kepada warga masyarakat khususnya karena ketidaktahuan dan tidak mampu secara ekonomi.
Dijelaskan, biaya persertifikatan Prona semua ditanggung negara termasuk pengukuran, kecuali biaya pajak dan kelengkapan berkas.
Diperoleh keterangan, hambatan khusus di lapangan tidak berbeda dengan tahun-tahun lalu ada dipengukuran dan pengumpulan data yuridis serta gangguan hujan, “Akan tetapi proses penyelesaian pembuatan sertifikat ini waktunya lebih cepat dibanding tahun lalu,” jelas Agus Wiyono, seraya menambahkan Tahun depan 2017 Banyumas akan mengalami peningkatan 4 kali lipat dari 3000 bidang menjadi 12000 bidang. (Widoyo) Teks foto Aspemim Pemkab Banyumas Drs. Nugroho Purwo Adi MM didampingi Kepala BPN Banyumas Ir. Agus Wiyono MEng Sc saat menyerahkan sertifikat prona kepada warga masyarakat Jatilawang. (Widoyo)













