Pada Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK, sementara Pasal 20 ayat (2) mengatur bahwa pejabat harus memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah LHP diterima.
Pada tahun 2023, saya pernah meminta data resmi terkait 10.931 rekomendasi BPK di Provinsi DKI Jakarta, yang mencakup 9.432 rekomendasi telah ditindaklanjuti, 1.215 rekomendasi yang masih harus ditindaklanjuti, serta 284 rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti. Namun, permintaan tersebut ditolak dengan alasan tertentu.
Karena itu, saya terus melakukan penelitian dan analisis atas seluruh rekomendasi BPK sejak tahun 2005 hingga 2025. Saat ini, saya masih mengupayakan permintaan kelengkapan LHP Pemprov DKI kepada BPK dalam rentang waktu tersebut.
