Selain itu, saya juga berencana mengajukan permintaan serupa langsung kepada Pemprov DKI. Jika pun permintaan itu ditolak, tidak menjadi persoalan, karena saya tetap melakukan reviu terhadap seluruh rekomendasi BPK sejak 2005 hingga 2025.
Tidak menutup kemungkinan, pada waktunya saya perlu mempertimbangkan langkah hukum berupa gugatan ke Komisi Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana pernah saya lakukan dalam kasus-kasus lainnya.
Mungkin ungkapan “tidak boleh ada yang disembunyikan, tidak boleh ada dusta di antara kita” dapat menjadi panduan bagi kita semua. Pada intinya, seluruh informasi detail terkait ribuan rekomendasi BPK tersebut harus diungkap secara terbuka demi kebaikan bersama. ***
Page 6 of 6
