Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah rekomendasi BPK terhadap Pemprov DKI Jakarta dari tahun ke tahun justru terus meningkat, bukan semakin tuntas. Tahun 2023 masih tersisa 1.215 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, ditambah 284 yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan sah. Hingga tahun 2025, total rekomendasi mencapai 11.950 dengan 1.496 yang masih dalam proses penyelesaian.
Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sangat jelas mengatur kewajiban tindak lanjut rekomendasi BPK.
Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dapat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500 juta.
