“Dulu orang miskin dilarang sakit, sekarang orang miskin dilarang bayar kalau sakit, asal menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan, Hendra Nopriansyah, menegaskan pentingnya peran Pemda dalam mempercepat tercapainya Universal Coverage (UC) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). “Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, salah satu peran penting adalah pekerja. Jika pekerja sejahtera dan bahagia, Asta Cita Bapak Presiden dan Indonesia Emas 2045 akan cepat tercapai,” kata Hendra.
Ia menjelaskan, cakupan BPJS Ketenagakerjaan saat ini baru mencapai 37 persen, jauh di bawah, BPJS Kesehatan yang telah menembus 98 persen. Padahal, Jamsostek merupakan hak asasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. “Jadi kalau kita pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum memenuhi hak asasi, artinya ada PR yang belum ditunaikan untuk kepentingan dari rakyat Indonesia,” tegasnya.
