Menurutnya, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bentuk nyata pelindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin agar memiliki akses terhadap layanan kesehatan.
“Tentu kami berharap Bapak-Ibu sekalian ikut memfasilitasi masyarakat di daerahnya masing-masing untuk tahu haknya ini,” ujarnya di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/10/2025).
Ia menjelaskan, hingga kini program JKN telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Pemerintah pusat tercatat telah menanggung iuran 96,8 juta peserta melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sementara Pemda dapat menambah cakupan bagi masyarakatnya sesuai kemampuan fiskal.
Ia juga menegaskan bahwa, tanggung jawab penyediaan fasilitas kesehatan berada pada pemerintah pusat dan daerah, bukan pada BPJS. Pihaknya hanya menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Ia pun mengingatkan agar rumah sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) tidak mendiskriminasi peserta BPJS. Selain itu, ia juga mengajak Pemda berperan aktif mengedukasi masyarakat tentang hak mereka atas jaminan kesehatan.
