Jakarta, BEDAnews.com
Terkait pelaporan Relawan Jokowi ke Kepolosian terhadap Ahmad Dhani, dengan dugaan Penghinaan Presiden Jokowi usai Demo 4 November kemarin.
Hal tersebut ditanggapi dingin oleh Sekretaris Jenderal DPP Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), Bob Hasan.
Dijelaskannya, tidak logis jika Ahmad Dhani dilaporkan ke pihak kepolisian karena diduga melakukan penghinaan kepada Presiden Jokowi saat unjuk rasa 4 November 2016 kemarin.
“Kalau saja Polri menerima pelaporan, maka setiap pelaporan harus terlebih dahulu dapat diuji, apakah obyek perkara dapat dijadikan pelaporan pidana atau tidak? Sehingga tidak seluruh laporan dapat dibuat begitu saja dan ditindak,” jelas Bob dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/11/2016).
Dijelaskan, dalam perspektif hukum, terkait dengan kasus pelaporan terhadap Ahmad Dhani bahwa dilihat dari waktu kejadian hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus kembali ke teori causalitas pidana yang dikenal dengan qonditio qua non.
“Ahmad Dhani bicara tentang Presiden Jokowi atau tidak, ataupun ada unsur terkesaan hinaan kepada lembaga lain, hal itu terlebih kepada mengkritisi pada saat unjuk rasa 4 November tersebut. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang,” terang Bob.
Bob menegaskan, dapat disimpulkan Ahmad Dhani secara logis dan sistematik tidak dapat di laporkan ke Kepolisian apalagi sampai ke ranah pidana.
“Kalau hal ini dilanjutkan maka penegak hukum telah melanggar hukum, karena unjuk rasa juga dilindungi oleh undang-undang dan juga berakibat pada penghambatan proses demokratisasi bangsa,” beber Bob.
Ia menambahkan, DPP ARUN sangat mengecam penghidupan gaya kolonialis, atau hiperbola terhadap dukung-dukungan politik.
“Kalau dalam unjuk rasa setiap orang diperiksa bicaranya, maka rezim Jokowi memang rezim musang berbulu domba. Seolah-olah merakyat padahal jauh dari rakyat,” pungkas Bob. (MR)











