Jakarta – Pemerintah harus bisa menyikapi dengan bijaksana petisi penolakan kartu vaksin yang telah ditanda tangani lebih dari 32 ribu orang itu. Pemerintah tidak bisa menyalahkan begitu saja kelompok masyarakat yang menyetujui petisi penolakan kartu vaksin sebagai syarat administrasi. Maka perlu disikapi dengan bijaksana dan jadikan sebagai input bahan evaluasi dalam meningkatkan realisasi vaksinasi.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengatakan, adanya petisi tersebut justru menunjukkan bahwa masih banyak problem dalam realisasi vaksinasi.
“Misalnya soal cakupan masyarakat yang menjadi target vaksinasi. Berdasarkan data 8 September lalu, baru 33,22 persen masyarakat yang disuntik dosis pertama, sementara yang menerima dosis kedua hanya 19,07 persen. Artinya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan hak vaksinasinya,” kata Netty dalam keterangan media, Sabtu (11/09/2021).
