Bandung, BEDAnews
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengklaim semua pihak menyetujui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Purwakarta tahun 2014 sebesar Rp. 2,1 juta. Menurutnya hingga kini tidak ada permintaan penangguhan dari pihak perusahaan.
“Setuju. UMK satu juta saja setuju, apalagi ini 2,1 juta,” ujar Dedi usai menjadi narasumber di seminar nasional “Masa Depan Reformasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Penanganan Pengaduan Publik,” di Bandung, Selasa (10/12). Dedi menambahkan, UMK tersebut hasil putusannya setelah Dewan Pengupahan Kabupaten gagal mendapatkan titik temu.
Menurut Dedi, pihaknya telah membentuk tim advokasi untuk perusahaan yang tidak memiliki serikat pekerja untuk mendampingi aktivitas pekerja ketika berunding.
Dalam penentuan upah ini, kata Dedi, tidak dikelompokan seperti tahun sebelumnya. Tahun lalu, upah buruh dibagi menjadi beberapa kategori, yakni, Kelompok Jenis Usaha (KJU) 1, 2, 3, dan 4. Tapi, saat ini hanya satu bentuk, yakni UMK Rp 2,1 juta. “UMP Purwakarta hanya satu dan sudah disetujui Gubernur,” tegasnya. (Lanie)
