Belajar dari pengalaman kenaikan PPN di Prancis, memicu resistensi luas, baik dari masyarakat maupun organisasi buruh. Dalam konteks Indonesia, di mana kesenjangan sosial masih tinggi, protes besar kemungkinan tidak dapat dihindari.
Bahwa keputusan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat dapat merusak legitimasi pemerintahan Prabowo yang masih berada di fase awal. Jika tidak dikelola dengan baik, ini dapat menggerus kepercayaan publik dan memperburuk stabilitas politik.
Kenaikan PPN sebagai solusi fiskal memang memiliki logika ekonomi yang kuat, tetapi kebijakan ini cenderung regresif, yaitu memberatkan rakyat kecil lebih dari kelompok berpenghasilan tinggi. Hal ini bertentangan dengan semangat pemerintahan baru untuk menghadirkan keadilan sosial dan ekonomi.
