“Materi addendum tersebut adalah upaya penyempurnaan dan penguatan terhadap konstitusi kita agar tidak memiliki celah untuk dibajak, seperti yang terjadi di era Orde Baru,” ujar Noorsy yang juga Ketua SC Kongres Bangsa Indonesia.
Salah satu addendum yang disiapkan Presidium Konstitusi adalah penegasan dan penyempurnaan yang menyentuh tugas pokok, fungsi aparat pertahanan keamanan dan penegak hukum.
“Kami membahas addendum terkait TNI, Polisi, Jaksa dan penyidik pegawai negeri sipil. Sehingga tupoksinya menjadi jelas dan tidak masuk dalam grey area. Apalagi membuka peluang kewenangan yang terlampau luas di satu institusi,” katanya.
Sebagai contoh, dalam Pasal 30 ayat (4) konstitusi hasil amandemen 2002 yang berlaku sekarang, tanpa batasan limitatif di tingkat konstitusi, membuat Polri memiliki kewenangan yang terlampau luas (omnipotent).













