“Kami membedah dengan menggunakan tiga pisau analisis, yakni analisis dalam perspektif fundamental, struktural dan fungsional. Dari tiga persoalan tersebut, kami menawarkan rekonstruksi dan resolusinya,” ungkap Noorsy.
Rekonstruksi dan resolusi itu, lanjutnya, adalah dengan menerapkan Sistem Bernegara Indonesia Sesuai Konstitusi 18 Agustus 1945. Sesuai yang dirumuskan para pendiri bangsa.
“Untuk memastikan bahwa UUD 1945 lebih sempurna, tetap kita lakukan amandemen, tetapi dengan addendum. Bukan mengubah sistem bernegara, seperti yang dilakukan MPR pada tahun 1999-2002,” kata Noorsy.
*Materi Addendum*
Dalam pra kongres tersebut, Presidium Konstitusi yang didirikan oleh almarhum Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno itu telah menyiapkan materi addendum terhadap 37 pasal di dalam naskah asli UUD 1945.













