• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Selasa, November 10, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home » Basecamp Demokrasi Dorong Penguatan Koperasi, Hilirisasi dan Tata Kelola Bersih dalam Implementasi Pasal 33 UUD 1945

Basecamp Demokrasi Dorong Penguatan Koperasi, Hilirisasi dan Tata Kelola Bersih dalam Implementasi Pasal 33 UUD 1945

kris by kris
23 Juli 2026
in News
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

TANGERANG || Bedanews.com – Basecamp Demokrasi menggelar diskusi publik bertajuk “Pasal 33 UUD 1945 dan Sila Kelima Pancasila: Fondasi Konstitusional Menuju Kedaulatan dan Kesejahteraan Rakyat” di JABATKOPI, Jalan Aria Wangsakara No. 2, Karawaci, Kota Tangerang, Rabu (22/7/2026).

 

Kegiatan yang dihadiri sekitar 35 peserta tersebut menghadirkan Sekretaris Jenderal Basecamp Demokrasi, Rafli, anggota Basecamp Demokrasi Irwansyah, serta Dewan Penasehat Payung Pelajar Demokrasi, Haykal sebagai narasumber.

 

BeritaTerkait

Revitalisasi Bangunan SD Panyaweyan Terkesan Molar Alias Mangkrak, Jadi Sorotan Publik

10 November 2026

Rapat Komite Medik Membahas PPK dan Clinical Pathway di RSUD Kapuas

10 November 2026

Acara dibuka oleh Rafli pada pukul 18.30 WIB, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, penyampaian materi oleh masing-masing narasumber, dan diakhiri dengan sesi foto bersama pada pukul 20.30 WIB.

 

Dalam pemaparannya, Irwansyah menyampaikan bahwa, Pasal 33 UUD 1945 dan Sila Kelima Pancasila merupakan landasan konstitusional bagi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Menurutnya, berbagai program pemerintah seperti penguatan koperasi melalui Koperasi Desa (Kopdes) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dipandang sebagai implementasi konsep ekonomi kerakyatan. Namun demikian, ia menekankan bahwa, efektivitas kebijakan tersebut harus diukur dari pelaksanaannya di lapangan melalui pengawasan, kritik yang konstruktif, serta partisipasi masyarakat.

Page 1 of 4
12...4Next
Previous Post

TIM GABUNGAN TNI AL GAGALKAN PENYELUNDUPAN PASIR DAN BALOK TIMAH ILEGAL SENILAI MILIARAN RUPIAH DI JAKARTA UTARA

Next Post

Kebijakan Obligasi Daerah Pramono Superdahsyat: Dari Digagas Foke hingga Dimentahkan Jokowi

Related Posts

News

Revitalisasi Bangunan SD Panyaweyan Terkesan Molar Alias Mangkrak, Jadi Sorotan Publik

10 November 2026
News

Rapat Komite Medik Membahas PPK dan Clinical Pathway di RSUD Kapuas

10 November 2026
News

Delapan Tim Bersaing Rebut Piala Perdana Santri Championship di Depok

10 November 2026
News

Keterbatasan Bukan Penghalang, 76 Atlet Disabilitas Cimahi Dilepas ke PEPARDA VII Jabar 2026

10 November 2026
News

Dari Rakornas BP4 2026, Jawa Barat Tegaskan Komitmen Bangun Keluarga Sakinah Menuju Indonesia Emas 2045.

9 November 2026
News

Wali Kota Cimahi tegaskan Perda Harus Bermanfaat, Anggaran Mamin dan ATK Dipangkas

9 November 2026
Next Post
MENDUKUNG-Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Obligasi Daerah)-Sugiyanto (SGY)-Emik. (Foto Ist).

Kebijakan Obligasi Daerah Pramono Superdahsyat: Dari Digagas Foke hingga Dimentahkan Jokowi

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com © 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com © 2021