Sementara itu, raperda yang sudah ditetapkan menjadi peraturan daerah yaitu, Raperda Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dan Raperda Perubahan APBD tahun 2023.
“Sementara untuk Raperda Pelestarian Kebudayaan Cirebon belum sama sekali dibahas, tapi segera akan dibentuk pansus untuk dibahas. Untuk Raperda Rencana Induk Sistem Drainase, kami akan cabut. Karena hasil fasilitasi gubernur cukup hanya perkada saja,” katanya.
Dewa pun meminta kegetasan dari Bagian Hukum Setda Kota Cirebon terkait keseriusan dari Tim Asistensi atas pembahasan Raperda RTRW dan Pembentukan Perusahaan Perseroda Pembangunan. Menurutnya, kedua raperda tersebut masih belum ada keputusan untuk kembali dibahas.
“Kami meminta ketegasan dari Bagian Hukum karena dua raperda ini masih belum selesai dibahas. Sementara, raperda tersebut sudah diusulkan dari tahun 2019,” kata Dewa.
