Bandung || BEDAnews.com – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Bandung akan memasuki babak baru dalam kelembagaannya. Transformasi tersebut ditandai dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Bandung di DPRD Kota Bandung.
Salah satu perubahan penting dalam Raperda tersebut adalah penyesuaian nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan istilah ini sekaligus menjadi bagian dari penyesuaian regulasi perbankan dan penegasan posisi Bank Bandung sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Anggota Pansus 18 DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya, BSc., M.KP., mengatakan perubahan nomenklatur tersebut mendapat perhatian serius dari seluruh fraksi di DPRD Kota Bandung. Menurutnya, setiap perubahan yang menyangkut kelembagaan dan arah pengelolaan Bank Bandung harus dibahas secara hati-hati agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mampu memperkuat perusahaan.
“Raperda ini mendapat perhatian khusus seluruh fraksi di DPRD Kota Bandung. Anggota fraksi di Pansus sangat berhati-hati untuk menerima perubahan nomenklatur itu,” ujar Erick.
Penyesuaian Nomenklatur Mengacu Regulasi Baru
Erick menjelaskan, perubahan nomenklatur tersebut dilakukan sebagai konsekuensi dari perkembangan regulasi di sektor keuangan nasional.
Menurutnya, kehadiran Perda tentang BPR Bank Bandung diperlukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Atas dasar ketentuan tersebut, nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat perlu disesuaikan menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
Namun, Erick menegaskan perubahan tersebut tetap harus melalui proses pembahasan sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
“Perubahan nomenklatur ini harus melewati pembahasan sesuai alur aturan perundang-undangan yang digariskan,” katanya.
Dengan demikian, perubahan nama tidak hanya dipandang sebagai perubahan administratif, tetapi harus menjadi bagian dari penataan kelembagaan Bank Bandung secara menyeluruh.
Bank Bandung Dinilai Punya Peran Strategis
Di tengah proses transformasi tersebut, DPRD Kota Bandung menilai Bank Bandung tetap memiliki posisi strategis dalam mendukung perekonomian daerah.
Erick mengatakan Bank Bandung dapat mengambil peran dalam memperluas akses layanan perbankan kepada masyarakat, khususnya kelompok masyarakat kecil, pelaku usaha, serta sektor-sektor produktif di Kota Bandung.
Menurutnya, keberadaan bank milik daerah seharusnya tidak hanya berorientasi pada kegiatan bisnis, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Karena itu, perubahan nomenklatur menjadi Bank Perekonomian Rakyat diharapkan semakin memperkuat fungsi Bank Bandung dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah.
“Kami minta evaluasi berkala ke depannya terkait implementasi Perda BPR ini,” tegas Erick.
Evaluasi berkala diperlukan agar DPRD dan pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana regulasi yang telah ditetapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan.
Transformasi Harus Diikuti Modernisasi Tata Kelola
Erick menilai transformasi Bank Bandung harus dimaknai lebih jauh daripada sekadar perubahan status badan hukum dan nomenklatur.
Menurutnya, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk melakukan modernisasi tata kelola perusahaan daerah agar Bank Bandung dapat dikelola secara lebih profesional.
Penguatan kapasitas manajemen dan sistem pengawasan BUMD menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam proses transformasi.
“Perda BPR ini harus mampu mendorong atau kehadirannya tidak lepas dari kesiapan kelembagaan dan profesionalisme,” ujar Erick.
Ia menilai kesiapan kelembagaan menjadi faktor penting karena perubahan bentuk perusahaan harus dibarengi kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi bisnis dan pelayanan kepada masyarakat.
Profesionalisme jajaran manajemen juga harus menjadi perhatian agar setiap keputusan perusahaan dibuat berdasarkan kompetensi, kebutuhan bisnis, prinsip kehati-hatian, serta kepentingan perusahaan.
DPRD Minta Fungsi Pengawasan Diperkuat
Selain tata kelola, Erick menekankan pentingnya keterlibatan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Bank Bandung.
Menurutnya, DPRD harus tetap memiliki ruang untuk memastikan perusahaan daerah tersebut berjalan secara transparan dan akuntabel.
Pengawasan diperlukan untuk melihat perkembangan kinerja perusahaan, pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, serta berbagai keputusan strategis yang berkaitan dengan keberlangsungan Bank Bandung.
Erick menegaskan pengawasan tidak hanya dilakukan ketika muncul persoalan, tetapi harus menjadi bagian dari mekanisme evaluasi secara berkala.
“Kami memastikan akan melakukan pengawasan agar Bank Bandung dikelola secara transparan dan akuntabel. Dan tentunya terkait fungsi pengawasan dewan, kami akan minta pertanggungjawaban secara berkala,” jelasnya.
Menurut dia, mekanisme pertanggungjawaban secara berkala juga akan membantu DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif.
Penyertaan Modal Harus Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah
Dalam pembahasan Raperda, Erick juga memberikan catatan mengenai kemungkinan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Bandung.
Ia meminta agar setiap kebijakan penyertaan modal mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
Artinya, dukungan modal dari pemerintah daerah harus dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan serta kemampuan APBD.
Penyertaan modal juga harus memiliki tujuan yang jelas sehingga mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja Bank Bandung, bukan sekadar menambah modal tanpa disertai strategi pengembangan perusahaan.
Dengan demikian, kebijakan permodalan diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan penguatan BUMD dan kemampuan fiskal Pemerintah Kota Bandung.
Digital Banking Tak Boleh Diabaikan
Erick juga mengingatkan Bank Bandung agar tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi layanan keuangan.
Menurutnya, transformasi kelembagaan harus berjalan beriringan dengan transformasi digital. Bank Bandung perlu memperkuat layanan berbasis teknologi agar mampu mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan industri jasa keuangan.
Implementasi digital banking dinilai penting untuk meningkatkan kemudahan akses layanan, memperluas jangkauan nasabah, serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.
Digitalisasi juga dapat menjadi bagian dari strategi modernisasi Bank Bandung sehingga perusahaan daerah tersebut mampu memberikan layanan yang lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD Kota Bandung berharap perubahan Perumda Bank Bandung menjadi Perseroda Bank Perekonomian Rakyat tidak berhenti pada penyesuaian nomenklatur dan bentuk hukum.
Transformasi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan profesionalisme manajemen, memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan, mengembangkan layanan digital, serta memastikan dukungan modal diberikan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pada akhirnya, Bank Bandung diharapkan mampu berkembang sebagai BUMD yang sehat, transparan, akuntabel, profesional, dan memiliki kontribusi nyata terhadap perekonomian Kota Bandung serta peningkatan akses layanan keuangan bagi masyarakat. *red
