Bandung BEDAnews.com
Pengaruh kenaikan harga BBM terhadap perhitungan anggaran dalam RAPBD 2015 dan dihentikannya kurikulum 2013 menjadi salah satu topik yang dipertanyakan anggota Badan anggaran DPRD Jawa Barat kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Pemprov Jabar , terkait dengan pendapatan dari Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor dan kelanjutan program.
Sebagaimana diungkapkan Yod Mintaraga anggota Badan Anggaran DPRD jabar kepada wartawan di Bandung. Jumat (12/12)
“Tadi saya sempat mempertanyakan, apakah TPAD sudah memperhitungkan dampak kenaikan BBM. karena dengan adanya kenaikan BBM tentu kaitannya dengan pendapatan yang diperoleh dari pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB).” kata Yod
Berdasarkan usulan TAPD dalam RAPBD Jabar 2015, Pendapatan dari pajak BBKB diperkirakan mencapai Rp. 1,9 triliun. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah jumlah tersebut, dihitung sesudah naik BBM atau sebelum naik harga BBM.
Dengan asumsi jika dihitung sebelum naik maka harga BBM, masih Rp. 6.000,- per liter, sedangkan setelah naik harga BBM tersebut menjadi Rp.9.000,- per liter. Secara otomatis nilai pendapatan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini meningkat sehingga dapat mengurangi defisit anggaran dalam RAPBD Provinsi Jabar 2015.
Sedangkan terkait dengan dihentikannya kurikulum tahun 2013, menurut Ketua fraksi Golkar Amanah ini, tentunya berpengaruh terhadap rencana belanja Dinas Pendidikan Jabar dan ini layak untuk dikritisi. Antara lain, soal peningkatan uji kompetensi tenaga pendidik berbasis kurikulum tahun 2013. Karena program tersebut dihentikan, apa ada program yang disiapkan sebagai penggantiya. Tetapi jika masih ada daerah yang melanjutkan program kurikulum 2013, maka Disdik Jabar perlu klarifikasi daerah dan sekolah mana saja yang masih melaksanakannya.kata Yod @hermanto
