Cendekiawan Muslim itu juga mengemukakan, sekitar dua tahun masa pandemi COVID-19 peranan pers untuk membantu mewujudkan tata bangun demokrasi agak terganggu, karena banyak kebijakan pemerintah “terpaksa” diputuskan tanpa melibatkan masyarakat sipil (civil society), termasuk kalangan pers.
Oleh karena itu, Ketua Dewan Pers periode 2022-2025 itu berharap, pers ke depan dapat kembali bangkit, termasuk menghidupkan kembali “Bali Democracy Forum” (BDF) yang merupakan forum mengenai demokrasi di wilayah Asia Pasifik dalam upaya mewujudkan terbentuknya tatanan demokrasi yang semakin baik di kawasan tersebut.
Sebelumnya, Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu, Dr. Teuku Faizasyah pada pembukaan diskusi mengemukakan, sejak 2018 Kemlu bekerjasama dengan insan pers dan Institute for Peace and Democracy menyelenggarakan Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF) yang merupakan bagian integral dari Bali Democracy Forum (BDF).
