Cimahi, BEDAnews-
Kisruh dugaan pengelembungan suara dalam Pemilu Legislatif 2014 menuai protes partai politik di Kota Cimahi. Buntutnya tujuh Partai Politik (Parpol) di Kota Cimahi meminta Barisan Keamanan Aspirasi Rakyat (Bakar) untuk melakukan advokasi. “Kami sudah menyerahkan surat pengaduan kepada Bawaslu Jawa Barat pada Sabtu (26/4) untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Cimahi yang telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi saat rapat pleno KPU yang digelar pada Minggu (20/4) lalu untuk menunda rapat pleno, namun rekomendasi Panwaslu tersebut tidak digubris oleh KPU Kota Cimahi, mereka tetap melakukan rapat pleno tersebut, meskipun saat itu surat rekomendasi penundaan rapat pleno tersebut dibacakan oleh Panwaslu,” kata Ketua Bakar Kota Cimahi Heri Muksin, Senin (28/4).
Menurutnya, ada tujuh partai politik yang meminta Bakar melakukan advokasi tersebut. Ketujuh Parpol tersebut yaitu PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Ketujuh parpol tersebut meminta Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk turun tangan menyelesaikan secara tuntas peroaslam perhitungan suara di Kota Cimahi yang dilakukan KPU Cimahi. “Bakar juga meminta Bawaslu untuk melakukan presure kepada KPU Kota Cimahi untuk membuka kembali kotak suara dan melakukan perhitungan ulang terhadap kertas suara di lima Daerah Pemilihan, “ jelasnya.
Dikatakan Heri, desakan serupa juga disampaikan kepada Bawaslu Jabar sebelum pelaksanaan Pemilu 9 April 2014 lalu. Hal ini dilakukan supaya proses dan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut berlangsung secara jujur dan adil, sehingga Cimhai terbebas dari perilaku oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bakar menduga ada upaya yang dilakukan secara sistemik dan setingan dari pihak-pihak tertentu . “Hal itu dibuktikan dengan munculnya kasus dugaan penggelembungan suara di sejumlah TPS saat perhitungan suara di PPS, maupun PPK, kami menilai perhitungan suara tersebut seperti akal-akalan saja, “ tuturnya.
Pihaknya, kata Heri sedang menunggu langkah apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu Jabar terkait laporan yang kami lakukan tersebut. Jika tak ada respon dari Bawaslu Jabar, hal itu akan dipertanyakan kepada Bawaslu pusat, sebab selain disampaikan kepada Bawaslu Jabar, tembusan suratnya disampaikan pula ke Bawaslu pusat.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Cimahi Maman Suwarman dalam surat yang disampaikan kepada KPU Kota Cimahi tertanggal 20 april 2014, telah menyampaikan rekomensasi kepada KPU Kota Cimahi untuk melakukan penundaan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPD dan DPRD Kota Cimahi. KPU diminta untuk melakukan penundaan rapat pleno, karena ada dugaan kuat terjadinya penggelembungan suara pada pengisian formulir D1 , sehingga perolehan suara parpol dan Caleg tidak sesuai dengan formulir C1 hasil rekap di TPS.
Selain itu, Panwaslu juga telah meminta KPU Kota Cimahi untuk melakukan rekapitulasi ulang di Tempat pemungutan Suara (TPS) yang bermasalah. Sesuai dengan laporan dan pengaduan yang diterima oleh Panwaslu Kota Cimahi. (bun)
