Jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka pejabat yang bersangkutan wajib dievaluasi dan, bila perlu, dicopot dari jabatannya. Sistem reward and punishment harus ditegakkan secara tegas dan konsisten. Penempatan pejabat pun harus dilakukan berdasarkan sistem merit, bukan karena faktor kedekatan, kompromi politik, atau kepentingan pribadi.
Langkah awal dalam penyegaran birokrasi dapat dimulai dengan mengevaluasi para pejabat yang telah menjabat lebih dari lima tahun, atau yang terbukti tidak mampu menjalankan tugas dan target kinerjanya. Kebijakan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta peraturan pemerintah dan regulasi pelaksana lainnya yang relevan.
Reformasi birokrasi bukan hanya keharusan, tetapi keniscayaan untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan tetap terjaga.
