Selain Dinas-dinas tersebut, peran lima Wali Kota Administrasi dan satu Bupati di Kepulauan Seribu, juga tak bisa dikesampingkan. Mereka adalah representasi langsung gubernur di wilayah masing-masing dan harus mampu bekerja secara aktif bersama Camat, Lurah, RW, dan RT. Jika koordinasi ini lemah, maka pelayanan publik tidak akan optimal.
Khusus Kepulauan Seribu, sebagai wilayah terpencil dan unik, memerlukan pengawasan intensif dari Gubernur. Jika tidak, pejabat lokal bisa bertindak semaunya seperti “raja kecil” yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan.
Karena itu, sangat penting untuk menempatkan pejabat yang senior, berpengalaman, cakap, berintegritas, serta memiliki komitmen kuat terhadap pelayanan publik. Mereka harus mampu bekerja secara kolaboratif, komunikatif, dan responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat.
