Dalam perkara yang menyangkut bukti dokumen—seperti keaslian ijazah—solusinya sebenarnya sangat sederhana, yaitu menunjukkan dokumen tersebut kepada publik atau memfasilitasi verifikasi independen secara cepat. Contoh kasus terbaru dapat dijadikan rujukan, yakni ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arsul Sani menunjukkan ijazah asli doktoralnya di hadapan publik untuk membantah tuduhan ijazah palsu. Jurus jitu yang dilakukan Hakim Konstitusi Arsul Sani ini jelas patut dijadikan teladan.
Dengan langkah langsung dan terbuka tersebut, Hakim Konstitusi Arsul Sani berhasil menuntaskan masalah secara cepat—case closed. Pelajaran penting yang dapat diambil adalah bahwa pemimpin atau pejabat publik harus berani menunjukkan dokumen asli mereka ketika keabsahannya dipertanyakan. Sebaliknya, perilaku pemimpin, pejabat, mantan pemimpin, atau mantan pejabat publik yang menghindar atau mempersulit akses terhadap bukti administratif yang dapat diverifikasi hanya akan menimbulkan kecurigaan, memperpanjang konflik dan memperluas ruang disinformasi.
