“Kebijakan pemerintah pusat seperti tol laut dan jembatan udara sangat penting terutama di kawasan Indonesia timur. Sedangkan solusi jangka panjang adalah bagaimana merubah posisi ketergantungan pasokan pangan dari luar dengan menjadi produsen penghasil pangan,” katanya.
“Tidak ada alasan fundamental bagi kita untuk bergantung kepada pasokan pangan dari luar karena kita punya kawasan lahan yang cukup dengan iklim yang berimbang antara curah hujan dan panas dalam kondisi relatif subur,” ungkapnya.
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono mengungkapkan bahwa, berdasarkan hasil monitoring harga pangan strategis di Maluku dan Papua pihaknya menemukan adanya kecenderung harga yang lebih tinggi daripada daerah lain.
“Hal ini tidak bisa dianggap sesuatu yang normal sehingga harus dicarikan solusinya. Tapi saya mengapresiasi upaya Badan Pangan Nasional yang berupaya memperkuat kolaborasi semua pihak, terutama untuk mencari solusi, baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sehingga ada kerjasama pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian ada Bank Indonesia dan mungkin juga dari pelaku usaha juga ada kontribusinya,” katanya.
