BANDUNG. BEDAnews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 ini memberikan penyertaan modal sebesar Rp. 50 Milyar kepada Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Pada APBD tahun 2026 yang masih dibahas Pemprov Jabar kembali mengalokasikan penyertaan modal hingga Rp.100 Milyar.
Terkait hal ini wakil Ketua DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono, menilai langkah tersebut perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan bandara yang merupakan aset strategis nasional.
Ono menyebut, angka Rp 100 miliar bukan jumlah kecil, terlebih ketika Pemprov Jabar sedang melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2026. Namun, menurutnya, tanpa suntikan dana tersebut kondisi BIJB justru berpotensi semakin memburuk.
“Itu angka yang tidak sedikit. Tapi kalau tidak diinjek Rp 100 miliar, BIJB Kertjati akan makin rusak,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut, saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Kamis (13/11/2025).
Ono menegaskan, sebagai proyek strategis nasional yang berada di wilayah Jabar, BIJB harus tetap dirawat dan dipertahankan keberfungsian serta potensinya. Jika tidak, bandara itu hanya akan menjadi aset mangkrak bahkan jadi bangkai.
“Mau tidak mau penyertaan modal harus dilakukan. Kalau tidak ada perawatan, ya makin jadi bangkai itu,” tegas Ono.
Menurutnya, dana Rp 100 miliar itu tidak hanya dipakai untuk menutup biaya operasional yang selama ini cukup besar. Tetapi juga untuk mendukung pengembangan bisnis agar BIJB bisa kembali produktif dan menarik minat maskapai maupun penumpang.
Ketua DPD PDIP Jabar ini merinci, bahwa dari suntikan dana Rp.100 M tersebut, sekitar Rp 60 miliar dialokasikan untuk biaya operasional. Sementara Rp 40 miliar sisanya digunakan untuk investasi dan pengembangan, seperti pembangunan hanggar perawatan pesawat dan peningkatan fasilitas penerbangan.
Ditambahkan, kondisi BIJB saat ini masih berkutat pada persoalan klasik: minimnya penumpang dan terbatasnya rute penerbangan. Padahal, kedua masalah itu saling berkaitan.
“Ini seperti persoalan ayam atau telur dulu. Tidak ada penumpang karena tidak ada rute, dan tidak ada rute karena tidak ada penumpang. Mudah-mudahan yang Rp 40 miliar itu bisa menyelesaikan persoalan” katanya.
Ono juga minta adanya inovasi agar masyarakat kembali tertarik menggunakan BIJB, seperti pemberian diskon tiket, promosi, hingga penyediaan layanan shuttle dari berbagai titik di Jawa Barat. Menurutnya, akses menuju Kertajati harus dibuat semurah mungkin agar masyarakat tidak lebih memilih Bandara Halim atau Soekarno-Hatta.
“Harus ada terobosan. Jangan sampai biaya menuju BIJB lebih mahal daripada ke Halim atau Soetta,” harapnya.@
