Sumedang, BEDAnews-
Aparat penegak hokum diminta untuk tidak tebang pilih dalam menangani kasus dugaan korupsi Biaya Perjalanan Dinas DPRD Cimahi Tahun Anggaran 2011 yang menyeret Bupati Sumedang.
Kepada BEDAnews.com, Ketua Pusat Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Lokal Kabupaten Sumedang Nandang Suherman, mengatakan, aparat penegak hukum harus segera menuntaskan dan jangan tebang pilih dalam proses penegakan hokum tersebut. “kalau selama ini dikaitkan dg AI, sebaiknya segera dituntaskan dan segera diadili, sehingga ada kejelasan siapa yang bersalah atau tidak,” katanya, Rabu (16/4).
Jika ada indikasi terkait dengan nama AI agar segera dibereskan supaya tidak menjadi "sandera" bagi i bupati karena bisa berpengaruh terhadap kinerjanya. Hal itu tentu saja akan merugikan rakyat Sumedang, Kata Nandang. Kejelasan status menjadi sangat penting, agar tidak menjadi rumor dan gosip politik saja. Dirinya mendorong kejari Cimahi untuk segera menuntaskan kasus tersebut.
Seperti diberitakan sebe;umnya, Kejaksaan negeri Cimahi belum bisa menentukan target kapan kasus dugaan korupsi biaya perjalanan dinas anggota DPRD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2011. “Kami belum bisa memberikan target kapan kasus tersebut segera disidangkan. Namun demikian, meski sedang dihadapkan dengan pileg dan pilres, pengembangan kasus ini tetap berjalan," terang Kepala Kejari Kota Cimahi, Fadlul Azmi kepada wartawan, Senin (14/4/2014).
