Dalam praktiknya, boleh jadi tidak setiap perkara dapat serta-merta dikategorikan sebagai ne bis in idem. Hakim berwenang memeriksa dan memutuskan apakah perkara tersebut memenuhi unsur-unsur yang diperlukan.
Sebagai warga negara, siapa pun memang berhak mengajukan gugatan, dan tidak ada yang dapat melarangnya. Namun, penting bagi hakim, terutama di Pengadilan Agama, untuk mempertimbangkan dengan serius asas ne bis in idem sebelum melanjutkan proses persidangan. Di sisi lain, pihak tergugat juga wajib menghormati seluruh proses hukum yang berjalan demi menjaga marwah peradilan.
Secara pribadi, saya dapat memahami persoalan kasus gugatan kembali dari pihak DE tersebut. Boleh jadi kasus ini lanjut karena hakim menilai ada perbedaan substansi gugatan. Namun saya juga akan merasa prihatin apabila terjadi pengabaian terhadap asas ne bis in idem. Betapa sedihnya jika hal serupa menimpa orang tua atau keluarga kita sendiri. Dalam konteks ini, apabila gugatan yang diajukan oleh pihak DE memiliki substansi yang sama dengan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka secara hukum, gugatan tersebut seharusnya tidak diperiksa kembali.
