Prinsip due process of law merupakan jaminan konstitusional agar setiap individu diperlakukan secara adil, rasional, dan tidak sewenang-wenang dalam seluruh proses peradilan. Pelanggaran terhadap prinsip ini membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang dan mencederai keadilan.
Penerapan asas ne bis in idem sangat penting, tidak hanya dalam hukum pidana tetapi juga dalam perkara perdata dan agama, termasuk kasus pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama. Artinya, jika suatu perkara yang sama (subjek dan objeknya identik) telah diputus dengan putusan yang telah inkrah, maka perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali.
Meskipun begitu, kewenangan hakim untuk memeriksa dan menilai suatu perkara tetap harus dihormati. Salah satu syarat utama agar suatu perkara dinyatakan sebagai ne bis in idem adalah bahwa putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Namun, tidak semua putusan inkrah secara otomatis menghalangi penuntutan ulang. Penilaian terhadap penerapan asas ini tetap menjadi kewenangan hakim.
