Cimahi, BEDAnews
Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyelewengan anggaran menjelang Pemilihan Walikota Cimahi, hendaknya pihak Penyidik (Kepolisian dan Kejaksaan) maupun pihak pemeriksa keuangan Negara (BPK), lebih jeli dalam melakukan tugas dan fungsinya bahkan sebaiknya jemput bola.
“Perlu diwaspadai terhadap kemungkinan adanya praktek-praktek curang yang memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk kepentingan politik pribadi,” demikian diungkapkan Pembina Yayasan Mulia Abdi Abdullah Bachtiar Latief.
Dikatakan Abdullah, patut diwaspadai adanya kemungkinan salah satu bakal calon yang memanfaatkan fasilitas dan anggaran keuangan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga hal ini akan berdampak dan sangat merugikan terhadap keuangan daerah.
“Ada beberapa hal yang perlu disoroti dan patut untuk dipertanyakan, khususnya terhadap bakal calon Ny. Atty Suharti, yang kemungkinan besar mendapatkan dukungan dari suaminya (Itoc Tochija),” ungkap Abdullah.
Diantara bentuk dukungan itu lanjut Abdullah adalah banyaknya bermunculan spanduk/baligho Walikota Cimahi yang selalu berdampingan dengan Istri Walikota Cimahi, dalam rangka sosialisasi program pemerintah. Hal ini perlu dicermati, karena tidak menutup kemungkinan adanya unsur yang disengaja, sebagai “kampanye terselubung”, untuk mempopulerkan Ny. Atty Suharti sebagai bakal calon.
Tak hanya itu, kata Abdullah, perlu dicermati juga intensitas kegiatan di setiap dinas, badan atau kantor, yang selalu melibatkan kehadiran Ny. Atty Suharti sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, yang kemungkinan besar tidak ada korelasinya dengan program kerja PKK. Sehingga ada kesan dominasi PKK terhadap kegiatan yang dilakukan oleh dinas, badan, atau kantor Pemerintah Kota Cimahi.
Kegiatan yang jarang dilakukan dan terkesan dadakan yang melibatkan massa banyak, juga perlu mendapat sorotan, seperti sosialisasi tertib lalu lintas terhadap 1000 pengemudi ojek dan sosialisasi kinerja RT/RW kepada seluruh RT dan RW se-Kota Cimahi beberapa waktu lalu, patut dipertanyakan efektivitasnya.
“Jangan sampai hal ini dijadikan moment untuk menggiring masyarakat kepada pendukungan salah satu bakal calon,” jelas dia. (M. Fachry)
