Bandung. BEDAnews
Antisipsi terjadinya eksodus pekerja seks komersial pasca ditutupnya lokalisasi Dolly di Surabaya ke wilayah Jawa Barat anggota DPRD Jabar dari komisi E yang membidang masalah kesejahteraan social meminta pemprov jabar untuk melakukan operasi yustisi atau kependudukan
Ini dirasa penting untuk mencegah dari kawasan tersebut ke wilayah Jabar. Meskipun untuk saat ini eksodus tersebut kecil kemungkinan terjadi. Sebab, setiap menyambut bulan puasa, tempat-tempat hiburan tidak akan beroperasi.
Demikian dikatakan Ketua Komisi E DPRD Jabar Didin Supriadin kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin (23/6).
Ditegaskan fungsionaris partai Demokrat jabar ini “pemerintah harus tegas dalam menegakkan aturan kependudukan, terutama untuk mencegah kemungkinan datangnya para PSK tersebut.” Ungkapnya
Disamping itu Didin juga meminta pemerintah untuk menutup lokalisasi karenja tidak sesuai dengan kaidah agama, seraya merngingatkan biasanya usai puasa dan lebaran, arus perpindahan penduduk akan meningkat, terutama ke wilayah perkotaan. Dari Perpindahan ini pun tidak menutup kemungkinan terjadi pada PSK asal Dolly. Jadi pemerintah harus mengantisipasi dengan meningkatkan operasi yustisi," tuturnya
Anggota DPRD Jabar yang kembali terpilih untuk periode 2014-2019 ini, mengingatkan pemerintah untuk lebih serius dalam memacu pertumbuhan ekonomi agar bisa meningkatkan jumlah lapangan kerja, karena keberadaan PSK ini tidak terlepas dari faktor ekonomi. Ketersediaan lapangan kerja yang dirasa masih kurang memaksa masyarakat menjadi PSK.
