Beberapa negara yang terlibat dalam OBOR kemudian menghadapi masalah utang besar yang sulit dilunasi, memaksa mereka menyerahkan kendali ekonomi dalam negerinya secara signifikan kepada China. Contohnya, Sri Lanka harus menyerahkan pelabuhan strategis Hambantota kepada China tahun 2017 setelah gagal membayar pinjaman yang membengkak. Pakistan juga berjuang melunasi proyek OBOR, yakni proyek “Koridor Ekonomi China-Pakistan” (CPEC), yang memberi beban finansial besar pada negara itu. Zambia mengalami tekanan keuangan akibat pinjaman proyek infrastruktur OBOR, hingga kehilangan kendali atas beberapa infrastruktur penting, termasuk jaringan listrik nasional mereka.
Mantan PM Malaysia, Datuk Seri Najib Razak dan Presiden RI, Joko Widodo sama-sama melihat investasi besar China, Eropa, Amerika, dll sebagai solusi cepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Dalam proyek PIK 1 dan 2, Jokowi memandang hal ini sebagai peluang untuk mempercepat urbanisasi dan modernisasi wilayah pesisir Jakarta dengan melibatkan konsorsium besar dan investor berkapitalisasi tinggi. Jokowi berkeyakinan proyek ini dapat memperkuat ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya tarik Jakarta sebagai pusat ekonomi. Namun realitas yang terjadi pelaksanaan proyek mendapat penolakan warga akibat hukum yang tebang pilih, rusaknya lingkungan, hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat, penyeroboran tanah adat, ganti rugi lahan yang tidak sesuai serta menabrak prinsip demokrasi dan HAM.
