BANDUNG, BEDAnews.com – Dewan perwakilan Rakyat daerah provinsi jawa barat mendukung realisasi pembebasan SPP atau iuran bulanan pendidikan untuk SMA/SMK Negeri di Jawa Barat yang akan direalisasikan pada tahun 2020 mendatang. Dengan mengalokasikan anggaran hingga Rp. 750 milliar pada APBD TA 2020.
Sebagaimana disampaikan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H.Dadang Kurniawan, S.Ip, M.Hum., saat dihubungi melalui telpon selulernya.
Dikatakannya. “Dalam APBD Jabar 2020, sudah disetujui dalam sidang paripurna penetapan APBD Jabar 2020 kemarin, untuk anggaran membebaskan biaya iuran bulanan peserta didik tingkat SMA/SMK Negeri sebesar Rp.750 miliar,” ujar Dadang, Kamis (28/11/2019).
Lebih lanjut dikatakannya, Anggaran sebesar Rp.750 Miliar tersebut hanya diperuntukan bagi SMA/SMK Negeri saja, sedangkan untuk SMA/SMK Swasta, DPRD Jabar juga mendukung dan menyetujui usulan Pemprov Jabar untuk memberikan dukungan anggaran yang sifatnya hibah. Sedangkan bagi Madrasyah Aliyah (MA), sifatnya bantuan yang disalurkan melalui Kemenag.
Dadang juga menyebutkan, dengan disetujuinya anggaran untuk pembebasan SPP sebesar Rp.750 miliar, sementara anggaran APBD Jabar terbatas, maka mau tidak mau menggeser program lain, diantaranya mengurangi anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru.
Politisi dari daerah Pemilihan Kab. Bandung ini juga menyebutkan, Hasil kunjungan lapangan Komisinya, menyimpulkan tidak semua SMA/SMKN menerima pembebasan biaya SPP, Terutama sekolah yang pernah menyandang bertarap internasional.
Karena, mereka (sekoleh-red) khawatir besaran anggaran yang disalurkan oleh Pemprov Jabar tidak mencukupi biaya operasional sekolah. @hermantz
