KAB. BANDUNG — Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, H. Tedi Surahman, membahas kepemilikan dokumen yang sangat dibutuhkan masyarakat pada acara Sosialisasi Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Hotel Sunshine, Rabu (15/9/2021).
Pada agenda sosialisasi ini disampaikan Tedi, bahwa dokumen kependudukan menjadi kebutuhan yang melandasi kebutuhan dasar lainnya sehingga memerlukan perhatian semua fihak. “Baik dari sisi kebijakan administrasi kependudukannya maupun penganggarannya,” kata legislator dari FPKS itu.
Dengan begitu, dia menambahkan, setiap masyarakat bisa terpenuhi kepemilikan administrasi kependudukan secara lengkap yang akan menjadi prasyarat dalam berbagai kagiatan yang memerlukan kepastian hukum. Sebab hal itu merupakan kewajaran kalau administrasi kependudukan ini menjadi kebutuhan yang mendasari kebutuhan dasar lainnya.
Atas nama Komisi A, dia memberikan dorongan agar program kepemilikan administrasi kependudukan ini ditunjang dengan anggaran yg memadai. Meski pada kenyataannya anggaran tersebut dihentikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).
Dia merasa optimis instansi terkait sedang berbenah, karena dokumen kependudukan menjadi hal penting. Dan Komisi A mendorong untuk dialokasikannya anngaran memadai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung.
Di kegiatan sosialisasi tersebut, lanjut dia, dibahas pasal 87A Undang Undang Nomor 2r tahun 2013, terkait administrasi kependudukan, yang menyebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan adminduk yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di Provinsi maupun Kota/Kabupaten dianggarkan melalui APBN.
“Dengan dihentikannya anggarannya pusat, kami dari Komisi A sudah seharusnya memberikan motivasi dan anggaran yang mencukupi untuk kebutuhan itu,” ujar dia.
