Bandung, BEDAnews
Kurang dari Dua bulan menjelang akhir tahun anggaran 2013 berakhir, gubernur Jawa Barat menyerahkan 13 usulan raperda pada rapat paripurna DPRD Jabar yang berlangsung pecan lalu di ruang sidang Paripurna DPRD Jabar Jl. Diponegoro Bandung.
Dalam nota pengantarnya, hampir semua raperda terkait dengan perubahan peraturan daerah yang sudah ada, salah satunya mengenai perubahan atas perda no 14 thn 2010 tentang program pembangunan infrastruktur dan bangunan yang dibiayai melalui pembiayaan tahun jamak, terkait dengan pembiayaan pembangunan Sport Arcamanik yang dicancel kemendagri pada verifikasi APBD perubahan 2013, karena tidak adanya payung hukum atas usulan pembiayaannya.
Atas hal tersebut, anggota Badan anggaran DPRD Jabar, Syahrir menyatakan “Saya sempat mengingatkan pemprov pada saat itu mungkin karena pada awalnya saat itu tidak ada masalah, namun permasalahan muncul ketika kita sudah kunjungan ke Kemendagri dari biro hukum tidak bisa membenarkan hal ini karena harus ada payung hukumnya, jadi memang harus dirubah perdanya itu, dari masa jabatan gubernur ke masa tahun anggaran, jadi disesuaikan dengan tahun anggaran sehingga tidak menyalahi lagi nanti kalau kegiatan dibiayai oleh APBD untuk tahun berikutnya,” jelasnya.
Sementara terkait dengan waktu pembahasan yang mepet dengan pembahasan APBD 2014 yang sampai saat ini KUA PPASnya belum diajukan pemprov, dikatakan Syahrir yang Ketua Fraksi Partai Gerindra dan kembali maju ke Jabar lagi ini menambahkan, “Masalah waktu tinggal dilapangan mungkin nanti ada kendala karena cuaca dan lain sebagainya nanti kita serahkan lagi ke pelaksananya, kalau pembahasan mungkin bisa didahulukan atau dipercepat, kalau pembahasan perda bisalah karena itu hanya perubahan beberapa item saja, dari kemendagri itu diminta spesifik kegiatannya apa, pekerjaannya apa itu yang harus dimasukkan dalam perda itu, dari perda itu maka anggaran APBD yang nyangkut itu bisa diberikan, kalau sekarang masih nyangkut harus ada perubahan perda yang menyesuaikan dengan item-item jenis kegiatannya.”
Sementara Kadisorda Jabar menyatakan, yang jelas aturannya ya harus diubah kalau itu sudah, semuanya akan berjalan, kalau tahun anggaran yang menjadi patokan berarti kita bisa melaksanakan sampai Desember 2013, tanggal 15 harus sudah selesai. (hermanto)
