Bandung BEDAnews
Komisi I DPRD Jawa Barat yang berkaitan dengan pengelolaan dan permasalahan asset milik pemprov jabar, meminta agar inventarisasi aset-aset milik Pemprov Jabar dapat berjalan dengan baik, sehingga permasalahan yang terjadi pada kantor Dinas Peternakan Jawa Barat tidak akan terulang.
Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat H. Syahrir, SE. dalam rapat kerja Komisi I dengan mitra kerjanya terkait dengan pengelolaan dan permasalahan asset dengan Biro PBD (Pengelolaan Barang Daerah) serta Biro Investasi dan BUMD Pemprov Jabar di DPRD Jabar .
Lebih jauh dikatakan anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar ini. Komisinya mendukung proses inventarisasi aset dilakukan oleh pihak ketiga.
“ Kami mendukung lembaga profesional atau pihak ketiga untuk melakukan inventarisasi atau pendataan asset, agar bisa mempertahankan kepemilikan aset bangunan dan tanah dengan dasar data yang jelas.”Ucapnya.
Sedangkan Anggota Komisi I,yang Ketua Fraksi Nasdem-Hanura DPRD Jabar. H. M. Iqbal. MI, menegaskan bahwa aset milik provinsi adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, termasuk aset-aset yang dipisahkan yang dikelola BUMD.
Ditekankan mantan Wakil Bupati Majalengka ini. Untuk pengamanan maupun investasi terkait aset yang dimiliki Pemprov Jabar bisa saja Komisi I menindaklanjutinya dengan membentuk Pansus.”Katanya@mantz












