Jakarta, BEDAnews-
Dugaan pelanggaran hasil Pemilihan Umum Legislatif (pileg) yang dilaporkan Aliansi Indonesia Kota cimahi ke Mahkamah Konstitusi digelar pada Jum’at (30/5) sekitar pukul 15.00 WIB . “Dalam sidang hari ini, kami menyerahkan sejumlah berkas dugaan pelanggaran hasil Pileg di Kota Cimahi kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM Aliansi Indonesia Kota Cimahi Asep Taryana, usai sidang di gedung MK Jakarta.
Menurutnya, berkas laporan yang disampaikan kepada MK adalah data hasil investigasi tim Aliansi Indonesia Kota Cimahi dan laporan yang disampaikan oleh beberapa partai politik di Kota Cimahi. Dari data yang diserahkan nantinya terkait dengan dugaan adanya oknum aktor intelektual dibalik kisruhnya Pileg di Kota Cimahi. Aliansi Indonesia mensinyalir ada indikasi upaya sistemik yang dilakukan oleh oknum tertentu sehingga terjadi kisruh pada proses pelakasanaan dan perhitungan suara Pileg di kota Cimahi. “Kami menyerahkan sejumalh berkas kepada MK berikut delapan saksi untuk melengkapi jalannya proses persidangan,” katanya.
Dikatakannya, sidang lanjutan Kasus dugaan pelanggaran Pileg akan digelar Mahkamah Konstitusi pada Senin (2/6) mendatang. “Kami ingin hasil Pileg di kota Cimahi ini benar-benar dikembalikan kepada yang berhak, supaya demokrasi di Kota Cimahi tidak tercederai oleh ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” papar Asep.
Pantauan di gedung MK menunjukkan, aaat sidang pembuktian perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Legislatif 2014 untuk Dapil Jawa Barat (Jabar) digelar oleh Panel Hakim III Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (30/5), nerbagai persoalan terungkap melalui keterangan para saksi yang diajukan sejumlah partai politik yang berperkara di MK. Di antaranya, adanya pencoblosan sebelum Pemilu oleh oknum penyelenggara Pemilu, tindakan PPK tidak sesuai dengan ketentuan, dan lainnya. (bun/mk)
