Bandung BEDAnews.com
Anggaran ajuan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat untuk membeli peralatan perekam data kependudukan yang disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, tidak mendapat persetujuan Komisi I untuk ditindak lanjuti dalam pembahasan APBD 2018.
Demikian dikatakan ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Pemerintahan, kependudukan, hukum dan aparatur, H. Syahrir, SE di Bandung. Rabu (11/10).
“Sampai saat ini belum ada petunjuk teknis dari Kemendagri tentang peralatan yang harus dibeli dan disiapkan. Jadi tunggu aja dulu turunnya petunjuk teknis dari Kemendagri.”Ujarnya.
Dalam rapat kerja komisi I bersama mitra OPD untuk pembahasan anggaran APBD Jabar, Disdukcapil Jabar, telah mengajukan anggaran untuk membeli kebutuhan peralatan teknologi Informasi komunikasi, untuk pendataan kependudukan.
Dikatakan Politisi Partai Gerindra Jabar ini. Kebutuhan sapras yang disampaikan oleh Disdukcapil memang sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilres 2019 mendatang.
Tapi karena belum adanya arahan dari Kemendagri . Ya terpaksa belum kita setujui, selama belum ada arahan atau juknisnya. “ Persetujuan itu bukan dari DPRD Jabar saja. Kalau main setuju-setuju saja, nanti jadi temuan, dewan juga yang akan kena,” ujarnya
Dengan belum distujuinya ajuan tersebut, Syahrir, minta Disdukcapil Jabar untuk berkoordinasi dengan Disdukcapil Kab/kota, agar mereka melakukan pendataan kependudukan dengan cara jemput bola. Yaitu turun dan datang langsung menemui para Ketua RW dan RT di daerah masing-masing dengan maksimalkan peralatan yang ada.
"Jemput bola tetap harus dilakukan, mengingat waktu kegiatan Pilgub, Pilwali dan Pilbup sudah semakin dekat. Agar tetap bisa meminimalisir penduduk belum memiliki KTP elektronik, " ujarnya.@
