BEDA, BANDUNG – Diujung masa jabatanya yang akan berakhir 13 Juni 2018 ini, gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan selain sukses dengan sejumlah kemajuan dan segudang penghargaan, ternyata masih meninggalkan sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) Besar yang belum tuntas.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Drs. H. Dady Rohanady kepada Wartawan di DPRD Jabar, Bandung, Rabu (25/4/2018).
“Ahmad Heryawan telah membawa cukup banyak kemajuan dalam pembangunan diberbagai sektor. Namun bukan berarti, seluruh target yang telah dituangkan dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) sudah tercapai atau terpenuhi, bahkan di akhir jabatannya Aher masih meninggalkan sejumlah PR Besar,” ujar Dady.
Disebutkannya, diantara target yang belum terpenuhi meliputi sektor Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan. Sementara PR Besar yang ditinggalkan terkait dengan komisi IV diantaranya, proyek BIJB, proyek tol Cisumdawu, Bocimi, Soroja, Cigatas, Pelabuhan Patimban, Proyek Penanganan Sampah Regional (TPAS) Legoknangka (Sumedang), Nambo (Bogor), Ciwaringin (Cirebon).
Hal ini terkait dengan hasil kajian Pansus dan raker dengan Gubernur Aher, Senin (23/4/18), ungkap politisi senior partai Gerindra Daddy Rohanady yang juga anggota Pansus LPKJ AMJ Gubernur.
BIJB Kertajati itu, belum layak dijadikan bandara Internasional, karena panjang landasan Runway baru ada 2.500 meter, sedangkan persyaratan minimal harus 3.000 meter, jadi masih kurang 500 meter lagi. Kekurangan runway kini masih tahap dilelangkan, dan diperkirakan baru tuntas pada akhir September mendatang,
Proyek Jalan Tol Cisumdawu, Bocimi, Soroja, Cigaratas sampai saat masih dalam pengerjaan. Tol Soroja Walaupun sudah dioperasionalkan, tapi belum tuntas 100%, karena interchange di Katapang belum tuntas dan masih dikerjakan.
Sedang Tol Cisumdawu, diperkirakan baru beres di akhir tahun 2019 atau bahkan di awal tahun 2020 karena terkendala masalah pembebasan lahan. Tol Bocimi (Bogor –Cianjur –Sukabumi) baru dimulai pembangunannya. Dan tol Cigaratas (Cileunyi-Garut-Tasikmalaya) baru memasuki tahap pembebasan lahan, jelasnya.
Untuk Pelabuhan Patimban (Subang), walaupun itu proyek pusat , namun lokasinya ada di Kab Subang-Jabar, tetap saja pemprov Jabar terlibat dalam hal pembebasan lahannya.
Proyek Penanganan Sampah Regional (TPAS Legoknangka (Sumedang), Nambo (Bogor), Ciwaringin (Cirebon), sampai saat ini masih dalam pembangunan dan baru bisa dioperasionalkan pada tahun 2019-2020. Jadi terpaksa memparpanjang kontrak dengan TPAS Sarimukti di KBB dan Bantar Gebang di Bekasi.
Dalam rapat, Pansus dengan Gubernur, Aher mengusulkan, untuk mempercepat penyelesaikan beberapa proyek besar yang belum selesai, Karena keterbatasan ABPD,bagaimana kalau dana Ban Gub untuk Kabupaten/kota dikurangi ?.
Usulan Gubernur Aher ini, merupakan salah satu solusi, namun tentunya perlu dikoordinasikan dengan para Bupati/Walikota dan juga dikonsultasikan ke pusat. agar tidak menyalahi aturan/ regulasi.
“Pada prinsipanya, DPRD siap mendorong percepatan pembangunan, asalkan tidak menyalahi regulasi yang ada,” ujar anggota DPRD Jabar dari Cirebon Indramayu ini mengakhiri. @Hermantz
