Bandung BEDAnews.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat diminta untuk menyelesaikan pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2017 sebelum APBD Murni tahun anggaran 2018 yang telah lebih dulu diserahkan oleh Gubernur beberapa waktu lalu dan saat ini tengah daam pembahasan oleh Badan anggaran DPRD Jawa Barat setelah sebelumnya melalui rapat kerja Komisi-Komisi DPRD dengan OPD terkaitnya serta jawaban gubernur atas pandangan Fraksi-fraksi DPRD Jabar terhadap raperda APBD tahun anggaran 2018 yang diajukan Aher.
Harapan gubernur ini disampaikan pada saat penandatanganan kesepakatan gubernur dengan DPRD atas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017. Selasa (17/10)
Kami punya harapan dan memohon dengan sangat, supaya Perubahan APBD ini selesai sebelum APBD murni 2018. Karena sesuai dengan Surat Edaran Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dan sesuai dengan kepentingan mendesak untuk segera melakukan penyerapan anggaran bagi anggaran-anggaran yang tadi disebutkan di atas," harap Aher.
Untuk itu pihaknya akan segera menindaklanjutinya dengan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD TA 2017 di hadapan sidang Paripurna DPRD Jawa Barat.
KUA PPAS APBD Perubahan TA 2017 menjadi acuan dalam pembahasan anggaran yang akan tertuang dalam APBD Perubahan TA 2017.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanegara mengatakan, bahwa KUA PPAS APBD Perubahan TA 2017 merupakan kesepakatan bersama antara DPRD Jawa Barat yang diwakili oleh Badan Anggaran dan Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat diwakili oleh TAPD.
Badan Anggaran dan TAPD telah membahas bersama dokumen tersebut dan sepakat untuk mengubah isi atau substansi yang ada dalam APBD TA 2017.
"Dari hasil pembahasan nota kesepakatan tersebut, DPRD dan TAPD memandang perlu adanya perubahan terkait dengan substansi APBD Tahun Anggaran 2017. Dan pada hari ini nota kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap KUA PPAS Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 nota kesepakatan dimaksud kami tandatangani," ujarnya@
