Menurutnya, penyelesaian kredit bermasalah perlu langkah hukum dengan pemberian Surat Kuasa Khusus (SKK) ke penegak hukum agar para debitur membayar kredit. “Kredit-kredit bermasalah yang kami SKK ke Kejati Banten ini merupakan
kredit-kredit masa transisi dari Bank Pundi kemudian menjadi Bank Banten,” kata Agus.
Agus memulai proses penyelesaian kredit bermasalah di Bank Banten tak lama setelah dikukuhkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim tanggal 5 Mei 2021, yaitu dimulai pada 17 Mei 2021. “Saya membahas rencana tersebut dengan Kajati Banten, Pak Asep Nana Mulyana. Dari pembahasan itu, Bank Banten kemudian melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dengan Kajati Banten, Pak Reda Manthovani pada 28 Agustus 2021pada saat itu Plt Sekda Banten Pak Muhtarom selaku kordinator pengeloaan keuangan
daerah.
