Jakarta, BEDAnews.com
Persoalan paling krusial dalam pemilu kepala daerah (Pilkada) di negeri ini bukan terletak pada caranya, langsung atau tak langsung alias lewat DPRD, tapi penentuan kandidat yang akan dipilihnya. Dan semua itu merupakan domain (kewenangan) partai politik.
“Kalau parpol/koalisi parpol menyodorkan orang baik sebagai kandidat kepala daerah, maka dipilih dengan cara apa pun, hasilnya pasti baik. Bahkan dengan diundi sekalipun. Sebaliknya, kalau kandidat yang disodorkan adalah bedebah yang hanya mampu bayar pimpinan parpol, maka dipilih dengan cara apa pun hasilnya ya tetap bedebah,” demikian disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardi dalam keterangan pers, Kamis (25/9).
Menurut Adhie, penyebab utama kenapa pilkada, pemilu legislatif dan pilpres di negeri ini hanya menghasilkan sengketa hukum, konflik horisontal, dan koruptor, sebenarnya terletak di tubuh parpol, bukan pada cara memilihnya, apalagi rakyat.
"Makanya para pimpinan parpol sebaiknya memperbaiki parpol yang dipimpinnya dulu. Tegakkan etika, moral, tata nilai dan komitmen kapada Negara serta bangsa. Mudah membayangkan betapa buruknya etika dan tata nilai di tubuh parpol kita sekarang ini," ujar mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.
Adhie juga menceritakan bagaimana tokoh berkualitas seperti Gus Dur bisa dihardik dan diusir dari partai yang didirikannya, yaitu PKB. "Hanya demi kepentingan pragmatis dan ekonomis pengurusnya. Padahal mayoritas pengurus PKB itu didikan pesantren yang diajari agama secara baik dan benar. Juga budi pekerti dan sopan santun. Bayangkan bagaimana kondisi parpol yang pengurusnya tidak memiliki basis pendidikan agama secara baik dan benar," sambung Adhie.
Selain parpol, tambah Adhie, yang membuat semakin buruknya demokrasi kita adalah kalangan akademisi dan intelektualnya. Mereka bukannya turut memperbaiki kualitas pemilu sebagai tanggungjawab moralnya, tapi jadi bagian pertarungan politik pragmatis itu.
“Bahkan sangat disesalkan, sejumlah akademisi malah menyulap demokrasi jadi lahan bisnis semata, dengan mendirikan lembaga survei bayaran yang kerjanya membius rakyat dengan elektabilitas, dan bukan kualitas serta integritas,” tutup Adhie. (M Ridhwan)
