Dalam tulisan kali ini, saya ingin memfokuskan pembahasan pada satu persoalan, yaitu dugaan adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam tindakan penurunan paksa seorang penumpang TransJakarta dengan alasan bau badan. Saya sengaja membuat judul artikel ini cukup panjang karena persoalan tersebut akan saya kaji secara komprehensif dari berbagai perspektif, mulai dari konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, hingga berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diakui dan menjadi rujukan dalam perlindungan hak-hak dasar setiap orang.
Dengan demikian, pembahasan dalam tulisan ini tidak hanya terbatas pada aspek pelayanan transportasi publik, tetapi juga mencakup dimensi hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, tulisan ini mengulas kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dari tindakan yang berpotensi diskriminatif, sekaligus memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik tetap menghormati harkat, martabat, serta hak-hak dasar setiap orang.
