KAB. BANDUNG || bedamews.com — Betulkah masalah utama aset terbengkalai ini umumnya berkisar pada konflik kepemilikan, kendala pemeliharaan, serta peralihan fungsi yang tidak optimal, sementara dari informasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung sudah melakukan berbagai tindakan strategis untuk mengamankan dan mengelola aset terbengkalai, terutama aset tanah yang belum bersertifikat dan berpotensi hilang atau dikuasai pihak ketiga.
Ada juga beberapa Jenis Aset yang seolah terjadi pembiaran oleh Pemkab Bandung, diantaranya;
1. Puskesmas Bihbul, sekarang jadi tempat Parkir/garasi Truk bahkan menjelang hari raya Idul Adha jadi pusat perdagangan Hewan Qurban. Bagaimana statusnyq sekarang, apakah ada uang sewa atau tidak sama sekali.
2. Jalan Tol di depan RM Mang Donal terbengkalai dan dijadikan lahan parkir truk/mobil besar, bagaimana statusnya?
3. Jalan Baru di Majalaya tidak jelas statusnya.
4. Tanah RM Babakan Siliwangi bagaimana statusnya.
5. Balong Gede (katanya disewakan) tapi tidak jelas.
6. Situ Sipatahunan: Terbengkalai karena tumpang tindih pengelolaan antar dinas.
7. Rumah Mewah Sayati: Terbengkalai di Kompleks Sukamenak Indah Blok H, Kecamatan Margahayu, dalam kondisi rusak dan tanpa listrik.
Seorang tokoh mengatakan, untuk mengatasi permaslahan tersebut Pemkab Bandung harus melakukan, sebagai berikut:
1. Percepatan Sertifikasi Tanah (Pengamanan Hukum), apalagi ada informasi Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mendorong percepatan sertifikasi atas sekitar 700 aset tanah milik Pemkab Bandung. Langkah ini diambil sebagai pengamanan hukum untuk memperjelas legalitas dan melindungi aset, khususnya aset sekolah.
2. Optimalisasi Potensi Aset: Pemkab Bandung menargetkan aset yang terabaikan untuk dimanfaatkan kembali guna meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Kerja Sama Pengelolaan Pertanahan: Pemkab Bandung menjalin kerja sama dengan Badan Bank Tanah untuk memperkuat tata kelola pertanahan dan mempercepat inventarisasi aset.
4. Pengajuan Raperda Pengelolaan Aset: Pemkab Bandung mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk memperbarui mekanisme pengelolaan agar lebih efektif.
5. Peninjauan Langsung dan Penertiban: Aparat terkait, seperti Satpol PP dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), melakukan pemantauan langsung, penertiban plang liar, dan pengamanan fisik pada lahan-lahan yang berpotensi bermasalah atau terbengkalai.
6. Penyelesaian Kasus Aset Bermasalah: Fokus penertiban dilakukan pada aset-aset strategis, seperti eks terminal Desa Cingcin (Soreang) dan aset-aset bekas pusat pemerintahan di wilayah Baleendah.
Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengamankan aset daerah dari klaim sepihak dan memastikan aset tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat serta menunjang PAD.
Dari informasi 700 aset terbengkalai, hanya ada beberapa saja yang terdeteksi bahkan ada di depan mata tapi sampai bertahun-tahun hingga kini tidak ada penyelesaian.***
