Sorotan pihaknya semakin tajam mengingat KPU Jawa Barat telah mengetahui dan tidak menafikan jika ada anggota TNI-Polri yang masuk ke grup WA KPPS.
Namun, KPU Jabar beralasan kondisi tersebut hanya bersifat koordinasi.
“Kami memahami kalau untuk koordinasi yang bertujuan dalam pengamanan pemilu. Tapi tidak mesti mengganggu kemandirian KPPS sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Dengan aanya babinsa dan bhabinkamtibmas yang tergabung ke dalam grup WA menimbulkan pertanyaan besar dan janggal. Alasan koordinasi sangat sulit diterima logika kami, karena kalau koordinasi lebih mudah melalui telepon atau membuat grup terbatas tidak melibatkan seluruh anggota KPPS,“ tuturnya.
Oleh karena itu, TPD Ganjar-Mahfud Jawa Barat pun meminta dan mengimbau agar KPU juga Bawaslu bisa mencegah serta menghindari persepsi intervensi agar kemandirian dan profesionalitas lembaga penyelenggara pemilu itu tetap terjaga.
