Hal tersebut diungkapkan Teuku Kamal Sulaiman,
Mantan Juru Runding Jeda Kemanusian dan Ketua LSM PEKA melalui keterangannya, Selasa (5/7).
“Jadi saya harap, polemik bahwa menolak PJ Gubernur berasal dari Militer dengan alasan Aceh bukan lagi daerah konflik, saya rasa terlalu berlebihan, karena sebelumnya PJ Gubernur Aceh juga pernah Militer dan kita melihat tidak ada nuansa suasana Konflik saat Aceh di pimpin olek Pak Soedarmo Maka, saya melihat Pemerintahan Aceh saat ini punya kesempatan membenah diri
hingga dapat berjalan layaknya pemerintahan sipil,” imbuhnya.
“Saya selaku mantan Juru Runding Jeda Kemanusian merasa penunjukan Mayjend Ahmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh adalah pilihan yang tepat, untuk membenahi banyak kerja yang belum selesai selama Aceh dibawah pimpinan Irwandi dan Nova,” ujarnya.
