• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Senin, November 16, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home » DPP Lemtari Desak DPR Sahkan RUU Masyarakat Adat

DPP Lemtari Desak DPR Sahkan RUU Masyarakat Adat

Asep Budi by Asep Budi
30 Agustus 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

 Jakarta, BEDAnews.com

Konsolidasi organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat  Republik Indonesia (Lemtari) hingga kini terus berlangsung. Sebab pada November 2016 nanti Lemtari akan menggelar Musyawarah Adat Indonesia dalam rangka memperkuat fungsi lembaga adat di negeri ini.

Demikian diungkapkan Ketua Umum DPP Lemtari, Suhaili Husein Datuk Mudo di Kantor DPP lemtari di Jakarta Barat, Sabtu (27/8/2016). Menurutnya, langkah pertama yang akan dilakukan Lemtari adalah bagaimana Peraturan adat nasional republic Indonesia keberadaannya kita sepakati dulu. Kemudian setelah itu bagaimana memfungsikan kembali ketentuan hukum adat istiadat di bumi kita masing-masing.

Karena, kata Suhaili  banyak  sekali permasalahan di masyarakat kita yang lari dan meninggalkan peraturan hukum adat tertsebut. Sementara itu Lemtari telah mendata bahwa dari 34 propinsi sudah hampir 20 propinsi yang telah ada lembaga-lembaga adatnya, misalnya  di wilayah Sumatera tingkat propinsi belum ada lembaga adatnya tapi di kabupaten kota sudah ada. Juga di Seluruh Kalimantan  sudah ada begitupun di Sulawesi semuanya sudah ada, Papua sudah ada,  yang belum ada di pulau Jawa,  Maluku, NTB dan NTT.

BeritaTerkait

Prof.Dr.Ahmad Rusdiana,MM/tek.IA

Toleransi Tanpa Perlindungan Adalah Kebohongan

16 November 2026

Gas Tipis Jadi Touring Ekstrem, Semangat Kebersamaan Komunitas Motor Asbac Sukses Tembus Pesisir Selatan Garut

16 November 2026

“Karena Lembaga ini sangat diperlukan di tingkat nasional maka lembaga adat di daerah itu tidak harus bernama Lemtari bisa disesuaikan dengan nama adat daerah masing-masing. misalnya lembaga adat di Sunada atau pajajaran atau parahyangan atau lembaga adat baduy di Banten, Lemtari hanyalah wadah untuk menghubungkan secara nasional. Misalnya di padang sudah ada perangkatnya yang bernama ninik mamak jug di daerah lain,” jelas Suhaili.

Terkait dengan keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Lemtari didorong untuk mengajukan ketegasan aspirasi kepada DPD RI  supaya turut serta mempercepat proses rancangan Undang Undang Masyarakat Adat sudah masuk dua tahun lalu di prolegnas DPR RI namun pada saat itu dari pihak pemerintah yang diwakili oleh kementerian kehutanan  tidak hadir,  dengan nama Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA).

"Karena Pemerintahannya telah berganti maka Lemtari mengharapkan atau mendesak agar RUU Tentang Masyarakat Adat itu disahkan," tambah Wakil ketua adat melayu Riau membidangi tanah  wilayat ini.

Maka jikalau ruu hukum adat itu di sahkan secara otomatis perann hukum adat di daerah berlaku termasuk tentang hukum tanah wilayatnya, berikut memperkecil adanya konflik-konflik masyarakat adat. Nantinya, UU tersebut juga dinilai efektif untuk memberikan pengakuan ke masyarakat adat yang memang menjalankan fungsinya. (M. Harun).

Previous Post

Puluhan Karyawan GE Volunteers Day Perbaiki Fasilitas SDN 08 Pancoran

Next Post

Muhammadiyah Keluarkan Tiga Rekomensasi Terkait Tax Amnesty

Related Posts

Prof.Dr.Ahmad Rusdiana,MM/tek.IA
Edukasi

Toleransi Tanpa Perlindungan Adalah Kebohongan

16 November 2026
Ragam

Gas Tipis Jadi Touring Ekstrem, Semangat Kebersamaan Komunitas Motor Asbac Sukses Tembus Pesisir Selatan Garut

16 November 2026
TNI-POLRI

Satgas Karhutla Perwira Siswa (Pasis) Dikreg Seskoal Tuntaskan Sosialisasi Pencegahan Karhutla di Kalsel

15 November 2026
Ragam

Kursi Wapres Kosong, Momentum Prabowo Memperkuat Konsolidasi Politik

15 November 2026
TNI-POLRI

Dandim Tulungagung Ikut Meriahkan Invitasi Bola Voli Antar Kepala OPD, Perkuat Kebersamaan TNI dan Pemda

15 November 2026
TNI-POLRI

Dandim Tulungagung Hadiri Festival Batik Lurik Bhumi Ngrowo 2026, Dukung Pelestarian Budaya dan Penguatan IKM Lokal

15 November 2026
Next Post

Muhammadiyah Keluarkan Tiga Rekomensasi Terkait Tax Amnesty

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com © 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com © 2021