Sukabumi, BEDAnews.com
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada hakekatnya adalah merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan pertimbangan pemerintah yakni Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa, kepemilikan akta kelahiran yang merupakan wujud pengakuan Negara atas identitas anak masih rendah, sehingga perlu adanya solusi untuk percepatan dalam kepemilikan akta kelahiran, disamping itu pula diamanatkan dalam Permendagri tersebut bahwa bagi pemohon yang tidak dapat memenuhi persyaratan akta nikah atau kutipan akta perkawinan dapat ditempuh dengan membuat Surat Pernyataan Tangung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami isteri yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga (KK) yang menunjukan status hubungan perkawinan sebagai pasangan suami isteri dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
Apabila status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri maka dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tetap tercatat sebagai anak seorang ibu. Tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana Permendagri nomor 9 tahun 2016 pasal 6 dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara manual dan cara online. Pencatatan kelahiran secara manual dilakukan di Instansi Pelaksana, UPT Instansi Pelaksana, dan tempat lain yang sudah melakukan kerjasama dengan Instansi Pelaksana/pelayanan jemput bola (jempol) tanpa persyaratan pengantar dari RT/RW, Desa/Kelurahan.
Pencatatan kelahiran secara online dapat dilakukan di tempat yang memiliki akses internet yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai fasilitas pelayanan langsung melalui laman resmi http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/ layananonline untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran. Pemohon yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana tersebut diatas, mengisi formulir pada aplikasi pencatatan kelahiran dan mengunggah persyaratan sebagai berikut: 1. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran; 2. Akta nikah/kutipan akta perkawinan; dan 3. Paspor bagi WNI bukan penduduk/menetap di luar negeri dan orang asing.
Setelah melalui proses verifikasi dan validasi oleh petugas instansi pelaksana pejabat instansi pelaksana membubuhkan tandatangan secara elektronik pada kutipan akta kelahiran, kemudian pemohon dapat mencetak dengan hanya 1 (satu) kali cetak. (M.YUNUS)













